Orangtua Setuju Wacana Un Kembali Diberlakukan Tahun 2026, Apa Alasannya

Orangtua Setuju Wacana UN Kembali Diberlakukan Tahun 2026, Apa Alasannya?

Presiden Berkomentar Soal Wacana Penghapusan UN

Pemerintah mengatakan reformasi layanan sosial jangka panjang tidak mungkin terjadi sebelum tahun 2028

Pada tahun 2024, Pemerintah mengambil beberapa keputusan untuk meningkatkan 'kemudahan hidup' secara signifikan.

Ministry of Information & Broadcasting

Beragam Tanggapan dari Berbagai Daerah Terkait Wacana Penghapusan UN - NET5

Official NET News

8 Provinsi Miliki UU Baru, Akui Kepastian Hukum Tradisi, Adat & Budaya

Penghapusan UN, Jokowi: Evaluasi, Sudah Sampai Mana Pendidikan Kita?

Komnas Perlindungan Anak Tolak UN Ulang

Diberlakukan KUHP Baru, Pidana Mati dengan Percobaan 10 Tahun

Viral! Nama Anak Kepanjangan, Orang Tua Kesulitan Mengurus Akta Lahir | Kabar Siang tvOne

Pemerintah Diminta Menyosialisasikan UU KUHP Baru Agar Tidak Salah Tafsir

Baru Disahkan, Pasal Perzinahan KUHP Memicu Pro Kontra #SeputariNewsPagi 26/12

Seputar iNews RCTI

Pasca Libur Nataru, Calon PPPK Padati Disdukcapil Malinau untuk Urus Berkas Administrasi Kepegawaian

RUU KUHP Disahkan, Menkumham: Pemerintah Tidak Ingin Membungkam Kritik | Kabar Petang tvOne

Dampak Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah

KEMENKUMHAM JAWA TENGAH

[JUJUR-JUJURAN] KUHP YANG LAMA OUT OF DATE, TERUS KUHP YANG BARU SEMACAM LEGACY?

Official NET News

-Uji UU Pilkada: Warga dan LSM Minta Syarat Bukan Terpidana Tidak Diubah

Mahkamah Konstitusi RI

Konsultasi Publik Rancangan UU Perubahan UU No 3 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara

KUHP Bisa Digugat ke MK, tapi Pakar Bilang MK Sudah Dikendalikan DPR | Narasi Daily

Narasi Newsroom

Pengesahan UU Ciptaker Tuai Polemik, Protes Dinilai Kurangnya Sosialisasi dan Informasi - SIS 13/10

Seputar iNews RCTI

Pemerintah Sudah Menetapkan Nama Untuk Ibu Kota Baru | Kabar Pagi tvOne

Linda: Perlu Adanya Revisi UU Terkait Perlindungan Anak - Kompas Petang 210414